BUDIANTO.COM

BARABAI - Kisruh hasil pengumuman seleksi CPNS dilingkungan pemerintah HST akan berakhir. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan "mengalah" dan bersedia memenuhi keinginan bupati Harun Nurasid untuk melakukan ekspos (pemaparan) prosuder penerimaan seleksi CPNS yang diminta.


Datang bersama tim penerimaan CPNS dari perguruan tinggi Unlam, BKN, Inspektorat, Dinas pendidikan dan Biro hukum provinsi Kalsel, BKD provinsi Kalsel melakukan ekspos di Auditorium Sekretariat Daerah HST, sore tadi.

Kepala BKD Provinsi Kalsel HM Thamrin menjelaskan ekspos dimaksukan agar tidak terjadi salah paham dalam penerimaan CPNS di Bumi Murakata. "Sesuai permintaan kita melakukan ekspos agar permasalahan penberimaan CPNS di HST tidak mengambang," terangnya.

Sayang, ekspos yang berlangsung sekitar satu jam yang dihadiri Bupati HST Harun Nurasid, wabup Faqih Jarjani, Sekda HST IBG Dharma PUtra, asisten I Pemerintahan Yusrani dan Kepala BKD HST Ahyar Akhrani tersebut tertutup untuk para wartawan.   

Mengenai hasil ekspos Thamrin menjelaskan gambaran proses penerimaan pegawai hingga masalah pelaksanaan tes dan sebagainya. "Termasuk ending, scoring dan rangking hasil seleksi CPNS di HST. Kalau BKD hanya membantu mengolahkan hasil sedang yang berwenang mengumumkan adalah pejabat daerah setempat," terangnya.

Sekda HST IBG Dharma Putra mengaku ekspos yang dilakukan pihak BKD Provinsi Kalsel merupakan langkah bijak sebagai dasar pertimbangan bupati memutuskan hasil seleksi CPNS.

"Meski ekspos ini agak terlambat seharusnya sebelum pelaksanaan pengumuman namun kita terima hasil ekspos ini sebagai pertimbangan untuk memutuskan hasil seleksi," ujar mantan Kepala Dinas Kesehatan HST dan HSU ini.

Kapan hasil seleksi diumumkan, Dharma mengaku pihaknya masih belum bisa memastikan karena hasil ekspos ini akan dirapatkan terlebih dahulu sebelum diputuskan. "Kalau sudah ada keputusan, Insya Allah hasil seleksi CPNS HST akan diumumkan, Jumat lusa," terangnya.

Dharma menambahkan permaslahan ini bukan tergantung hasil ekspo tau diumumkannya hasil seleksi namun sebagai pembelajaran bahwa untuk selanjutnya sebagai otoritas kepegawaian di daerah tersebut diberikan kepada kepala daerah yang berwenang.

"Termasuk soal ekspos melihat hasil dan sebagainya sehingga menjadi klir sehingga kepala daerah yang memiliki otoritas tersebut tidak ragu menandatangi hasil seleksi CPNS," terangnya.

Mengenai siapa yang akan menandatangi, Dharma juga masih belum bisa memastikan mengingat hal itu merupakan pelimpahan dari pewenangan. "Yang menandatangi bisa bupati, wabup, sekda yang jelas tandatangan harus atas nama bupati," terangnya.

Disinggung  hasil ekspos yang dilakukan, Dharma mengaku sejak awal pemerintah kabupaten tidak mempermaslahkan hal itu. "Makanya kita memberika dua alternatif, mau diumumkan silakan kalau memang ada ekpos juga silakan," terangnya.

Ditanya soal daftar ulang yang terlambat akibat adanya penundaan ini Dharma mengaku semua bisa diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Tidak ada malasah soal daftar ulang, kalau waktunya kurang bisa diperpanjang," terangnya.

BANJARMASINPOST.CO.ID,